MBC. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai solusi yang tidak mendidik dalam mengatasi permasalahan.
"BLT tidak strategis dan bisa meracuni bangsa kita. Sebenarnya BLT tidak perlu diberlakukan. Ada yang lebih penting dari itu, yakni bagaimana pemerintah memenuhi hak pendidikan rakyat. Kalau pendidikan rakyat bagus, tidak perlu ada BLT,” kata Direktur Migrant Care Indonesia Anis Hidayah kepada wartawan usai diskusi tentang perbudakan dan ketenagakerjaan di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2013).
Dia mengatakan, BLT hanyalah solusi sesaat yang tidak akan menyelesaikan masalah dan tak perlu diberlakukan pemerintah. Sebab, persoalan krusial dari bangsa ini adalah pendidikan dan lapangan pekerjaan.
"BLT itu ibarat pemadam kebakaran saja," katanya.
Sementara Wakil ketua DPD La Ode Ida mengatakan, BLT bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah kenaikan BBM. Mestinya pemerintah mencari solusi lain untuk mengatasi naiknya harga sembako menyusul naiknya harga BBM. Milsanya mengupayakan program padat karya agar masyarakat bisa mendapatkan kegiatan yang produktif.
"Saya lebih setuju pemerintah melakukan pendekatan produktif untuk mengatasi kenaikan BBM, yakni memberikan pekerjaan dan mereka mendaatkan hasil dari pekerjaannya. Bukan memberikan BLT," kata La Ode sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Menurut dia, sebelum BLT dibagikan, harus ada kepastian tentang siapa yang berhak menerima. Pemerintah harus mendata secara lengkap calon penerima BLT ini. Setelah itu, menejemennya juga harus tertata rapi, tidak boleh liar. Sebab kalau liar nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.
"Kita tahu sebentar lagi kita menghadapi pemilu, kalau pemberian BLT ini liar saya khawatir nanti dimanfaatkan pihak tertentu untuk kampanye," kata La Ode Ida.[dem]
KOMENTAR ANDA