Menaikkan harga BBM jelas kebijakan tidak populer yang pasti beresiko. Unsur ini yang akhirnya diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) demi membangun citra akan perhatiannya terhadap publik.Begitu dikatakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Bahtiar Effendy di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Minggu (16/6/2013).
''Ditambah PKS juga sedang ada masalah makanya dia harus melakukan sesuatu,'' lanjutnya.
Sementara menanggapi soal koalisi, Bahtiar mengatakan memang sudah alami problematika sejak awal. Ini lantaran kabinet SBY sejatinya menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah koalisi. Jadi berbeda dengan sistem parlementer. Sehingga, menurut hematnya, tidak ada pengaturan yang lazim terkait koalisi pemerintah yang menganut presidensial.
''Jadi Code of Conduct tidak memberi sanksi, hanya semacam kewajiban moral,'' ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahtiar meminta masyarakat agar tidak melulu menyalahkan PKS. Sebaliknya, kesalahan justru ada pada ketidaktegasan si pengajak koalisi, termasuk ketua-ketua partai yang ada di dalam Setgab.
''Yang punya Setgab harus tegas, kalau mau pecat ya pecat langsung, tidak usah melulu menyindir. Kalau saya jadi presiden, PKS mengganggu ya saya reshuffle,'' katanya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online. [ans]
KOMENTAR ANDA