Panitia Khusus (Pansus) Kelistrikan DPRD Sumut mensinyalir ada praktik korupsi di balik pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan oleh PT PLN di daerah ini. Kalangan wakil rakyat di Komisi D DPRD Sumut itu juga meragukan pemadaman listrik selama ini disebabkan oleh gangguan tehnis ataupun keterbatasan kapasitas mesin pembangkit sebagaimana menjadi alasan pihak manajemen perusahaan Badan Umum Milik Nasional (BUMN) itu.
"Pemadaman listrik yang dilakukan pihak PLN sudah menjadi persoalan serius dan sangat tersistematik. Bagaimana pemadaman terus terjadi di Sumut dari mulai di Kota Medan sampai ke Nias. Kondisi ini sudah sangat tidak masuk akal," kata Ramli, anggota Pansus DPRD Sumut saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait membahas persoalan pemadaman listrik yakni Dinas Pertambangan Energi (Distamben) Sumut dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Sumut, Selasa (2/7/2013).
RDP yang sengaja digelar terpisah oleh Pansus dengan tidak menghadirkan pihak PLN itu, sekaligus meminta masukan dari Distamben dan Bapeda. Karena persoalan pemadaman listrik di Sumut yang kerap dialami masyarakat juga dianggap menjadi tanggungjawab dua instansi itu.
Pada pertemuan itu, Pansus Kelistrikan yang dipimpin Ajib Shah, serta didampingi anggota DPRD Sumut lainnya, seperti Guntur Manurung, Jamaluddin, Budiman Nadapdap memperkirakan dari pemadaman listrik secara sepihak membuat volume bahan bakar jenis solar yang digunakan untuk mesin pembangkit listrik berkurang.
Sementara pihak PLN tidak pernah mengumumkan ke publik secara transparan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak terpakai selama terjadi pemadaman listrik.
"BBM yang tidak terpakai ini, tidak tertutup kemungkinan diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu di internal PLN untuk selanjutnya dijual ke penadah. Kita menduga ini bisa menjadi permainan di internal PLN," pungkas Jamaluddin.
Terkait dengan dugaan penyelewengan BBM disektor pembangkit listrik pansus DPRD Sumut meminta Distamben dan Bapeda meneliti seberapa besar volume dan anggaran BBM yang tidak terserap pada saat pemadaman listrik.
"Hal ini juga menjadi tanggungjawab Distamben dan Bapeda," tegas Ajib Shah.
Hadir pada RDP tersebut Kadis Tamben, Binsar Situmorang dan Kepala Bapeda Riyadil Akhir Lubis. [ded]
KOMENTAR ANDA