Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi diminta tidak menaikkan tarif air sebelum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini mampu terlebih dahulu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Sumut, H Kamaluddin Harahap kepada pers, Kamis (11/7/2013) terkait gencarnya pihak manajemen PDAM Tirtanadi melakukan sosialisasi rencana kenaikan tarif air yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.
"Bukan kita tidak setuju diberlakukan kenaikan tarif, tapi peningkatan pelayanan dan kualitas air yang harus terlebih dahulu difikirkan oleh perusahaan ini," kata Kamaluddin.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku prihatin dengan banyaknya keluhan masyarakat di Kota Medan mengenai aliran air PDAM yang mati, justru pada saat Bulan Ramadhan.
Keluhan masyarakat tersebut datang dari berbagai kawasan seperti, Medan Labuhan, Medan Johor dan Komplek Perumahan Pondok Surya Kecamatan Medan Barat.
Menurut Kamaluddin, PDAM Tirtanadi merupakan salah satu perusahaan yang mendapat penyertaan modal berupa kucuran dana dari APBD. Bantuan yang jumlahnya mencapai angka Rp250 Miliar itu, kata Kamaluddin justru diperuntukkan sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan dan kualitas air kepada pelanggan.
Sehingga, kata Kamaluddin harusnya manajemen perusahaan ini terlebih dahulu mengedepankan pelayanan, baru berbicara mengenai kenaikan tarif air.
"Bukan malah sebaliknya, selalu yang disuarakan pihak PDAM justru kenaikan tarif terlebih dahulu, sementara kualitas air buruk, berlumpur bahkan tidak keluar sama sekali," katanya.
Padahal, kata Kamaluddin, APBD Sumut telah berpihak kepada PDAM Tirtanadi, maka seharusnya perusahaan ini juga berpihak kepada rakyat.
Manajemen Rusak
Di sisi lain Kamaluddin memprediksi buruknya kualitas pelayanan PDAM Tirtanadi akibat, Direktur Utama perusahaan tersebut masih tersangkut persoalan hukum.
Bahkan Dirut PDAM Tirtanadi, Drs Azzam Rizal hingga saat ini masih mendekam dalam tahanan Polda Sumut, sedangkan pihak komisaris BUMD itu belum menetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk Dirut pengganti.
"Jadi mungkin inilah akibatnya, kalau manajemennya rusak tentu kualitas pelayanan juga rusak," cetus Kamaluddin.
Dengan tidak adanya 'top leader' dipastikan sangat berdampak terhadap tingkat pelayanan PDAM Tirtanadi kepada masyarakat pelanggan.
Dalam hal ini, kata Kamaluddin kalangan wakil rakyat di DPRD Sumut juga sudah berulangkali mendesak agar segera ditetapkan nama-nama untuk menggantikan posisi Azzam Rizal sebagai pimpinan di PDAM Tirtanadi, sampai proses hukum yang sedang dihadapinya tuntas.
"Jangan sampai karena kemelut di internal perusahaan ini justru masyarakat pelanggan yang menjadi korban," ujarnya. [ded]
KOMENTAR ANDA