Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho menggunakan kesempatan kunjungan Safari Ramadhan Kabinet Indonesia Bersatu II ke Sumatera Utara untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan listrik di Sumut. Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Tiffatul Sembiring di aula Martabe Kantor Gubsu, Jumat (19/7/2013), Gubsu meminta pusat membantu percepatan realisasi pembangunan pembangkit listrik di Sumut.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Gubsu H T Erry Nuradi dan Pejabat di lingkungan Pemprovsu.
Kepada Tiffatul yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja ke Sumut dalam rangka Safari Ramadhan, Gubsu mengungkapkan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat krisis listrik. Diantaranya yang baru-baru ini terjadi adalah kerusuhan Lapas Tanjung Gusta, Medan yang menyebabkan tewasnya lima orang sipir dan tahanan.
Gatot mensyukuri insiden tersebut tidak sampai mengganggu kondusifitas Sumut, meski hingga kini masih ada buron tahanan yang belum tertangkap.
Kerusuhan yang berujung kaburnya ratusan narapidana tersebut salah satunya penyebabnya adalah padamnya aliran listrik sehingga menyebabkan terputusnya pasokan air bersih bagi para tahanan.
"Ketersediaaan suplay demand listrik seimbang, dan Sumut masih mendistribusi listrik ke Aceh dan Pekanbaru," ujar Gubsu.
Dia menambahkan Sumut butuh tambahan pasokan listrik mengingat meningkatnya kebutuhan listrik tidak dibarengi dengan penambahan pasokan.
Gubsu menitipkan harapan agar menteri ikut memperjuangkan konstruksi PLTA Asahan III dan PLTA Batang Toru yang sudah mendapatkan izin dari Pemprovsu namun hingga kini belum terealisasi.
Tiffatul mengakui bahwa kebutuhan energi yang semakin meningkat merupakan tanda kemajuan suatu wilayah.
"Soal energi listrik, dimanapun negara yang menuju maju, kebutuhan energi akan meningkat," ujarnya. Tiffatul mengatakan tantangan ke depan memang setiap negara harus menyediakan kebutuhan jangka panjang listrik, air, pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Terkait dengan persoalan Lapas Tanjung Gusta, Tiffatul mengatakan pemerintah akan menambah anggaran perluasan LP di Indonesia.
"Untuk 2014 yang notanya dibacakan 16 Agustus pidato dihadapan DPR RI akan mengajukan tambahan anggaran perluasan dan pembesaran kapasitas LP," ujar Tiffatul.
Karena LP menurutnya merupakan tempat pemasyarakatan, bukan lembaga balas dendam. Karena itu, perlu memenuhi kebutuhan dasar para tahanan. [ded]
KOMENTAR ANDA