Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut, mengkiritik Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho atas perjalanan keluar negeri untuk melaksanakan Umroh beberapa waktu lalu. Masalahnya, kepergian Gatot dengan membawa serta sejumlah SKPD tersebut, mengakibatkan DPRD Sumut menunda pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan (LPJP) APBD TA 2012.
Kritik partai yang mengantarkan Gatot dua kali menjadi gubernur itu, disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, di Gedung Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (19/8/2013) kemarin.
"Pada pandangan kami, konsekuensi dari penundaan ini tidaklah sederhana. Kami memperkirakan, penundaan ini akan berakibat tertundanya pembahasan P-APBD 2013 dan Rencana APBD 2014," ujar Taufik Hidayat yang menjadi Juru Bicara FPKS seperti dilansir Sumut Pos.
Taufik bilang, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, proses pembahasan P-APBD tahun berjalan dan R-APBD tahun berikutnya, sudah mulai dibahas pada bulan Juni-Juli.
"Akan tetapi pada kenyataannya, jangankan pembahasan P-APBD 2013 dan R-APBD 2014, bahkan LPJP 2012 pun belum selesai kita kerjakan," ttegasnya.
FPKS menilai bahwa kepergian Gatot ke luar negeri bersama beberapa SKPD adalah awal yang kurang baik bagi pasangan GANTENG dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubsu dan Wakil Gubsu 2013," 2018.
"Kami khawatir akibat keterlambatan ini akan menyebabkan pembahasan pada tahapan berikutnya tidak memiliki waktu yang cukup sehingga semua dilakukan secara terburu-buru. Diharapkannya, kedepannya, eksekutif dan legislatif dapat lebih mendahulukan kepentingan masyarakat," harapnya. [ded]
KOMENTAR ANDA