Sebanyak 14 elemen buruh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara yang menamakan diri Serikat Buruh Indonesia (Serbundo), mendesak agar pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tergabung dalam Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) mengizinkan terbentuknya serikat buruh pada seluruh perusahaan mereka.Elemen-elemen tersebut yakni Lentera, SBMI Sumut, Sawit Watch, SBBI, SPN, SBMI Mandiri, SBSU, SBRI, SP KAHUT SPSI, SBSI 92 Sergai,SBPI, SPKS, OPPUK dan Bakumsu.
Menurut mereka, perusahaan perkebunan hingga saat ini masih menjadi perusahaan yang kerap melanggar aturan perburuhan serta menjadi salah satu perusahaan yang merusak kelestarian hutan sebagai akibat dari ekspansi yang mereka lakukan.
"Jadi kompleks permasalahan yang mereka timbulkan," kata Koordinator Serbundo, Herwin Nasution saat memberikan keterangan di Koki Sunda, Medan, Kamis (31/10/2013).
Herwin menyebutkan, praktik pelanggaran di bidang perburuhan yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan tidak adanya serikat buruh yang mengawasi hubungan industrial antara buruh dan perusahaan.
Kondisi ini bertambah parah dengan situasi lapangan pekerjaan para buruh khususnya yang bekerja di lapangan. Hal ini membuat perusahaan perkebunan di Indonesia menurut mereka paling banyak melakukan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan dalam RSPO.
"Mereka sudah menetapkan praktik produksi minyak dengan beberapa standart seperti mengurangi deforestasi (pengrusakan hutan), memperhatikan hak dasar dan kondisi pekerja perkebunan hingga menjaga dan menghargai kehidupan masyarakat adat. Namun di Indonesia hal seperti ini tidak dilakukan, karena tidak ada yang mengawasinya seperti serikat buruh tadi," sebutnya.
Rencananya tuntutan mereka ini akan disampaikan melalui aksi unjuk rasa saat digelarnya pertemuan para pemangku kebijakan pada 7 sektor kelapa sawit yang tergabung dalam RSPO pada 11 November 2013 mendatang di Medan. [ded]
KOMENTAR ANDA