Selain untuk menjatuhkan nama Jokowi, isu komunisme juga sengaja dihembuskan dengan kencang untuk menutupi kasus korupsi yang para pelakunya hingga kini masih bebas dalam dunia politik.
"Aktor-aktor korupsi itu masih bebas dan aktif dalam politik. Ibaratnya maling teriak maling," kata pengamat politik Universitas Nusa Cendana, Rudi Rohi, Kamis, (3/72014).
Karena itu, Rudi mengingatkan agar masyarakat dan TNI-Polri tak mudah dihasut dan diperdaya oleh isu komunisme. Sebab persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan oleh presiden mendatang salah satunya adalah korupsi.
"Tuduhan komunis tidak beralasan, dan sama saja berusaha membelokkan persoalan bangsa yang fundamental. Ini upaya membelokkan persoalan atau mengalihkan isu publik," kata Rudi.
Rudi mengatakan, pemberantasan korupsi adalah isu utama yang harus ditagih oleh masyarakat terhadap masing-masing kandidat. Sebab korupsi adalah hambatan atau kendala yang membuat demokrasi dan kesejahteraan rakyat tidak pernah terwujud di Indonesia.
"Demokrasi tidak akan ada sampai kapan pun kalau korupsi tetap merajelela," ujar Rudi, sambil mengingatkan agar rakyat lebih baik fokus menagih komitmen pemberantasan korupsi dari tiap kandidat presiden termasuk menyoroti kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan aktor-aktor politik yang terlibat aktif dalam Pemilu Presiden 2014.
Di antara kasus korupsi yang belakangan menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi SKK Migas di Kementerian ESDM, korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama dan korupsi pengadaan daging sapi di Kementerian Pertanian.[rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA