Fraksi Partai Demokrat dalam pendapat akhirnya yang disampaikan, Drs Herri Zulkarnain MSi, mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Dinas Bina Marga terhadap pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi drainase, sebab hasilnya hanya sebatas mengurangi titik-titik genangan air, berkurangnya tinggi genangan air dan berkurangnya luas genangan. "Artinya, Bina Marga tidak mampu menanggulangi permasalahan ini secara tuntas," kata Herri.
Padahal, sebut Herri, setiap tahun dana yang dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi drainase sangat besar.
"Tapi, kenyataannya masalah genangan air belum dapat diatasi sebagaimana yang diharapkan. Dari 90 titik genangan air, tidak satu titikpun yang disebutkan sudah terbebas dari genangan air," sebut Herri.
Menurut FPD, sambung Herri, seharusnya Pemko Medan memiliki konsep atau program tentang tata kelola lingkungan yang bersinergi dengan masyarakat dalam penanganan masalah genangan air ini.
"Jadi, penanganan genangan air ini perlu dievaluasi kembali," harap Herri.
FPD juga, lanjut Herri, sangat kecewa dengan kinerja Dinas Kesehatan karena tidak memiliki data akurat kepesertaan JPKMS untuk diintegrasikan ke program BPJS, terbukti sampai saat ini belum ada data valid yang terintegrasi.
"Pengintegrasian ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai menjadi masalah bagi masyarakat yang membutuhkannya," ujar Herri.
Terkait penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang telah didasari perkiraan terukur dan rasional, tambah Herri, FPD kurang dapat menerimanya. Sebab, kata Herri, kenyataannya penerimaan PAD selalu mengalami fluktuasi atau tidak stabil.
"Artinya, realisasi dengan perencanaan sering jauh," katanya.
Hal ini, sebut Herri, dapat dilihat pada penerimaan PAD tahun 2014 turun sebesar Rp66 miliar lebih atau 4,21%, pada P-APBD 2014 naik sebesar Rp162 miliar lebih atau 10,72%, lalu pada R-APBD 2015 direncanakan naik lagi Rp1 miliar lebih atau 0,07%. Selanjutnya dari retribusi daerah pada APBD 2014 menurun Rp34 miliar lebih atau 16,61%, pada P-APBD 2014 turun sebesar Rp123 miliar lebih atau 37,28%.
"Ternyata, pada R-APBD 2015 direncanakan juga mengalami penurunan Rp98 miliar lebih atau 35,85% bila dibandingkan 2014. Ini menggambarkan pembangunan Kota Medan masih sangat ketergantungan kepada bantuan pemerinta pusat dan pemerintah provinsi. Jadi, penetapan target didasarkan perkiraan terukur dan rasional sangat tidak tepat," ungkap Herri.
Disisi lain, lanjut Herri, FPD meminta Pemko Medan untuk membongkar dan menstanvaskan bangunan Kondominium Podomoro Deli City yang tidak memiliki izin serta Amdal. Hal ini, katanya, memberi kesan di masyarakat Pemko Medan 'tidak berani' dalam bersikap dan bertindak.
"Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemko Medan," tegas Herri.[rgu]
KOMENTAR ANDA