Banjir jadi Program Prioritas FPKS di Medan

Persoalan banjir di Kota Medan masih menjadi perhatian serius Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan. Hal tersebut ditegaskan Penasehat Fraksi PKS, Haji Salman Alfarisi saat menggelar silaturahim bersama wartawan unit DPRD Medan diruang rapat Fraksi Jumat, (26/9/2014).

Dikatakan Salman diawal kepemimpinannya sebagai Ketua Fraksi pada Periode 2009-2014 yang lalu PKS telah meminta penjelasan kepada Pemko Medan terkait persoalan banjir yang tak kunjung tuntas. FPKS sebelumnya telah meminta penjelasan mengenai konsep Medan Urban Development Project (MUDP) dan juga persoalan kanaliasasi.

"Sampai saat ini kita belum mendapat jawabannya atas itu. Sementara kondisi yang terjadi saat ini persoalan banjir termasuk banjir rob di kawasan Medan Utara belum juga terselesaikan. Persoalan banjir menjadi salah satu program PKS kedepan," ujar Salman didampingi Ketua Fraksi Muhammad Nasir, Wakil Ketua Fraksi H Asmui Lubis, Sekretaris H Jumadi, dan Bendahara Fraksi Rajudin Sagala.
 
Sementara itu Muhammad Nasir mengkritisi kondisi gedung DPRD Medan yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang telah dihabiskan. Selain mobiler yang belum tersedia, kondisi gedung juga masih sangat kotor. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan konsep Medan Berhias.

"Gedung rakyat saja kondisinya seperti. Kita juga meminta gedung ini dilengkapi ornamen-ornamen kedaerahan yang menjadi ciri khas Kota Medan," ujarnya.
 
Dikesempatan tersebut Muhammad Nasir juga meminta agar segera ditetapkannya Ketua dan unsur pimpinan defenitif dan alat kelengkapan dewan agar kinerja dewan yang kolektif tidak tertunda. Langkah awal yang akan dilakukan, lanjut Nasir yaitu mengundang Koterpat-konterpat yang ada untuk mempertanyakan serapan APBD 2013 yang mencapai Rp4,3 triliun. Begitu juga halnya dengan defisit daya listrik digedung dewan. Hal ini juga perlu dipertanyakan kepada Pemko Medan dan PLN.

"Ada apa dengan Pemko Medan dan PLN. Masak penambahan daya saja sulit. Sementara kita tau banyak bangunan-bangunan dibangun di Kota Medan ini listriknya ada. Seharusnya karena ini gedung rakyat menjadi perioritas," pungkasnya.[rgu]