Ironisme tata kelola keuangan kembali ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia. Ditengah meluasnya korupsi yang sistemik yang menggerogoti keuangan negara, ternyata pemerintah juga masih menganggarkan alokasi APBN 2016 senilai Rp 7,5 Triliun untuk dibagi-bagi sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) PNS.Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsudn mengatakan, jumlah tersebut cukup untuk membantu modal usaha bagi 7,5 juta PKL yang selama ini sulit berkembang akibat kekurangan modal.
"Andai hari pemimpin tersentuk, tentu dana Rp 7,5 Triliun tersebut dapat diperuntukkan mensejahterakan seluruh rakyat hingga 7,5 juta PKL dengan plafon Rp 1 Juta/PKL," katanya melalui siaran pers, Jumat (6/11).
Ali Mahsun menilai, pemberian THR terhadap jajaran PNS, dan juga para pejabat lain tidak mencerminkan keadilan. Sebab, selama ini mereka juga sudah menerima gaji yang berasal dari uang rakyat. Apalagi saat ini kondisi perekonomian juga tengah memburuk yang ditandai semakin banyaknya warga khususnya PKL yang tak mampu bertahan hidup.
"Masak Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR RI dan para pejabat negara lainnya dapatkan THR ditengah rakyat makin terhimpit kesulitan ekonomi," ungkapnya
Ia berharap kebijakan-kebijakan seperti mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera diubah. Sebab, uang THR yang dibagikan tersebut merupakan uang bersama yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan bersama.
Mendesak dengan hormat Para Pemimpin Indonesia segera sadar dan taubat nasuhah karena doa rakyat tertindas dikabulkan Allah SWT," demikian Ali.[rgu]
KOMENTAR ANDA