Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani jujur apakah dirinya terlibat dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait surat tertanggal 7 Oktober 2015. Surat itu dilayangkan Sudirman Said kepada bos besar Freeport McMoran Inc, James R. Moffet, yang memberi sinyal kepastian investasi pasca berakhirnya kontrak karya di 2021."Benarkah Presiden berdiskusi dengan Sudirman Said sesuai surat tanggal 7 Oktober itu. Harusnya Presiden ini bicara minimal menjelaskan kisruh polemik surat 7 Oktober itu," kata pengamat politik, Hendri Satrio pada diskusi Front Page yang digelar Kantor Berita Politik RMOL dengan tema 'Indonesia Tanpa Freeport' di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).
Menurutnya, jika Jokowi berani jujur mengaku tidak melakukan komunikasi tersebut, berarti Sudirman Said lah yang mencatut nama Jokowi demi kepentingan tertentu.
"Kalau memang Presiden tidak melakukan pembicaraan berarti Sudirman Said yang mencatut nama Presiden," ungkap Hendri.
Sebelumnya, dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyinggung surat yang dikirim Sudirman Said ke Chairman of The Board Freeport McMoran James R Moffet. Sudirman mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi mengundang pihak Freeport pada tanggal 6 Oktober. Kemudian Jokowi memerintahkan Sudirman untuk mencari solusi.
Pihak Freeport mengaku isi surat tersebut sudah cukup membantu. Sehingga Sudirman melayangkan surat tersebut pada tanggal 7 Oktober. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA