post image
KOMENTAR
Kepala Detasemen A Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, AKBP Dedy Indrianto mengatakan perlindungan terhadap keselamatan anggota Polri saat melaksanakan tugas dilapangan masih sangat minim jika dibandingkan dengan beratnya pemberantasan kejahatan. Hal ini disampaikannya kepada medanbagus.com terkait upaya penjagaan keamanan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polri pada Natal dan Tahun Baru 2016.

Tugas kepolisian menurutnya sangat berbeda dengan instansi penegak hukum lain, dimana polisi dituntut untuk mampu mendapatkan para pelaku kejahatan jalanan (street crime), mencari alat bukti serta pemberkasan yang terkadang harus dilakukan pada rangkaian waktu yang bersamaan. Karena tugasnya tersebut, tidak jarang personil kepolisian justru menjadi korban dalam upaya penegakan hukum tersebut.

"Kekhasan tugas Polri harus dipahami secara holistik, berbeda dengan aparat Gakkum lainnya yang melanjutkan kasus yang disajikan awal oleh Polisi," katanya, Rabu (30/12).

Beratnya tugas kepolisian ini menurut Dedy harusnya dibarengi dengan perlindungan maksimal terhadap personil dengan cara menambah hukuman para pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan. Ia mencontohkan di luar negeri, terdapat beberapa kasus yang memberi hukuman berat bagi orang yang melakukan tindakan pelecehan terhadap polisi.

"Di Amerika sana artis yang menempeleng polisi dan menyebabkan kacamatanya pecah dihukum denda 12.500 US dollar ditambah kerja sosial santuni panti jompo 2 tahun," ungkapnya.

Polisi dalam bertindak menurut Dedy merupakan cerminan dari Law In Action dimana selama bertindak harus dipandang sebagai bagian dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh pihak menurutnya harus mendukung untuk mewujudkan polisi yang profesional, proporsional dalam menjalankan tugas menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.[rgu]

Pemprov Sumut Segera Bagikan Rp. 260 Miliar Bantu Warga Terdampak Covid 19

Sebelumnya

Kadispar: Kalau Ada yang Bandel tak Ada Rasa Kemanusiaannya

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Pemerintahan