Serapan Rendah, Silpa Sumut Mencapai Rp 500 M

Plt Gubsu HT Erry Nuradi menemukan sisa penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 sebesar Rp 500 miliar. Selain itu, ditemukan juga penyerapan anggaran di lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang hanya berkisar 75 persen.

"Kalau dari penyerapan anggaran memang rata-rata sudah 94 persen, tapi masih ada yang berkisar 75 persen. Dan silpa tahun 2015 hampir berkisar Rp500 miliar," ujarnya, Rabu (6/1).

Begitu pun, Erry mengatakan untuk angka pasti dari silpa ini memang seharusnya nanti dilihat dalam audit BPK Sumut. Sementara untuk penyerapan anggaran SKPD, katanya, yang terbesar adalah Sekretariat DPRD Sumut sebesar 98 persen. Sementara yang kecil adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut sebesar 74 persen, Gubernur Sumut, 74 persen. Ini karena selama enam bulan terakhir Gubernur non aktif Gatot Pujo Nugroho tidak diberikan lagi dana operasional namun hanya dibayarkan gaji. Kemudian, Dinas Perikanan Sumut 75 persen juga Disdik Sumut 75 persen.

Dia mengakui masih adanya SKPD yang serapan anggarannya rendah,  disebabkan karena ada dana DAK yang tidak sempat direalisasikan karena waktu PAPBD yang lamban, juga banyaknya kekhawatiran dari pimpinan SKPD terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat pimpinan SKPD lainnya.

"Persoalan hukum ini memang juga menjadi kendala realiasasi anggaran disamping lambannya PAPBD. Namun kita yakin tahun ini di bulan Juni nanti target kita PAPBD 2016 sudah kita usulkan ke DPRD," jelasnya.

Ery menekankan jajarannya untuk meningkatkan soliditas tim dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tahun 2016. Selain itu, Erry juga melihat realisasi pengelolaan anggaran yang dikelola setiap SKPD. Begitu pun dia menilai realiasi anggaran umumnya lebih baik dari realisasi tahun 2014 lalu.

"Diharapkan masing-masing SKPD dalam mengelola anggaran tahun 2016 lebih maksimal agar capaian realisasinya lebih meningkat dari tahun sebelumnya," tukasnya.[rgu]