Bocornya isi dokumen milik firma hukum asal Panama, Mosscak Fonseca atau dikenal Panama Papers bukan tanpa maksud.Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mensinyalir itu bagian dari upaya sistematis Amerika Serikat untuk mempersiapkan sistem transparansi global yang menurut rencana diterapkan pada 2018 nanti. Disitu, AS memiliki kepentingan luar biasa untuk melihat supply sekaligus perputaran uang dunia.
"Jadi Panama Papers itu conditioning terhadap global transparency system," jelas Hendrawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Dalam global transparency system itu, menurut dia otoritas keuangan dari setiap negara akan bertukar informasi mengenai semua transaksi keuangan yang terjadi. Termasuk tabungan-tabungan investasi nasabah warga negara lain di negara yang bersangkutan.
Menurutnya, sangat banyak perusahaan milik AS yang bermain dalam mengurangi pajaknya sehingga penerimaan pajak di AS juga ikut banyak berkurang. Hal itu membuat APBN AS defisit yang mengakibatkan negeri Paman Sam itu harus berhutang.
"Sementara warga negara dan perusahaan-perusahaannya merajalela dan menguasai begitu dominan di berbagai belahan bumi. AS berharap memiliki data akurat tentang mereka-mereka lewat global transparency system," paparnya.
Untuk diketahui, selama ini Mosscak Fonseca membantu banyak tokoh dan korporasi memindahkan hartanya ke wilayah bebas pajak (offshore).
Adapun jumlah data yang dibocorkan mencapai 11,5 juta dokumen, setara 2,6 terrabita. Wujudnya surat elektronik, bukti transaksi, rekaman percakapan, foto, pdf, maupun berbagai jenis dokumen lainnya dari kurun 1977 hingga 2015.
Dalam jutaan lembar dokumen itu, tergambar dengan detail sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan sejumlah tokoh kenamaan di dunia. Firma hukum ini memang terbilang kecil. Namun firma tersebut disebut-sebut berpengaruh di Panama. Firma ini memiliki kantor cabang di Hong Kong, Zurich, Miami, dan 35 kota lain di seluruh dunia.
Di dalam data itu, tersimpan pula kerahasiaan hasil kejahatan, seperti harta hasil curian, korupsi, atau pencucian uang. Setidaknya ada 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA