MBC. Langkah bersih-bersih atas pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lewat operasi tangkap tangan (OTT) akhir-akhir ini patut diapresiasi. Namun alangkah baiknya langkah tersebut tidak hanya sebagai kosmetika politik oleh pemerintah, tetapi harus menjadi langkah simultan dan serius.
"Menurut saya perilaku pungli yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah mulai dari yang terendah sampai level pusat sudah bukan merupakan rahasia umum lagi, yang membuat masyarakat seolah-olah pasrah untuk menerimanya," ujar analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga, Sabtu (15/10).
Sektor-sektor publik seperti pengurusan dan perpanjangan izin usaha, surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), pengurusan KIR, pengurusan surat keterangan di tingkat kelurahan/desa, bahkan di sektor pendidikan sangat dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, kata Andy, operasi pemberantasan pungli dan sejenisnya seharusnya setiap saat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Bersih-bersih di dalam instansi aparat penegak hukum perlu segera dilakukan, bila perlu dilakukan penilaian objektif oleh lembaga khusus yang menyatakan instansi penegak hukum tersebut zero atas Pungli. Pungli disinyalir penyumbang tingginya invisible cost dalam setiap program percepatan pembangunan nasional.
Andy menambahkan, operasi OTT perlu lebih diarahkan untuk lembaga pelayan publik di daerah-daerah khususnya daerah yang jauh dari ibukota, karena diduga prilaku pungli masih kerap terjadi.
Pemerintah pusat juga perlu melakukan operasi senyap ke berbagai instansi pelayanan publik sebelum melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"Saya berpendapat nominal yang didapat kan dari OTT saat ini, masih sangat kecil, masih banyak dugaan pungli dengan nilai yang cukup besar yang masih ada di masyarakat, tinggal bagaimana kejelian aparat penegak hukum untuk mengungkapnya," tukas Andy. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA