Rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi terhadap khatib Salat Jumat dinilai kurang tepat dari sisi waktu. Jika dipaksakan, kebijakan ini hanya akan menuai kontroverisi di publik dan meresahkan umat Islam.Begitu kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Mora Harahap dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL (grup medanbagus.com) sesaat lalu, Selasa (31/1).
"Umat Islam hari ini sedang menghadapi tantangan dakwah yang cukup besar. Jika Kementeian Agama melakukan kebijakan ini, maka hanya akan menjadi wacana yang kontroversial dan sangat sensitif di kalangan umat karena memunculkan anggapan ada yang salah (dalam dakwah) selama ini," jelasnya.
Mora bahkan menilai alasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ingin menyamakan khatib Salat Jumat dengan pastor, biksu, dan pendeta yang memiliki standarisasi sebagai hal yang dipaksakan.
Pasalnya, khatib Salat Jum'at dalam Islam sudah memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah diatur.
"Jadi tidak sembarangan orang juga bisa menjadi khatib Jumat," sambung mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu.
Selain waktu yang tidak tepat dan standarisasi yang dipaksakan, Mora juga menilai kebijakan ini hanya akan membuat APBN semakin boros. Padahal Indonesia tengah berhemat di tengah defisit anggaran.
"Sertifikasi dari pemerintah hanya akan menjadi pemborosan anggaran. Padahal masih banyak PR Kementerian Agama yang harus segera dibenahi, jadi program ini tidak usah dipaksakan," pungkasnya.[rgu/rmol]
.jpg)
KOMENTAR ANDA