Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, menjadi momentum rawan diwarnai berbagai intervensi politik. Dalam kaitan itu, jajaran manajemen dan Serikat Pekerja Jamsostek menegaskan tekadnya menolak setiap bentuk intervensi politik maupun komoditas ekonomi sesaat."Jajaran Direksi, Manajemen dan Serikat Pekerja akan menolak dengan tegas menjadikan (Jamsostek) komoditas politik dan kepentingan ekonomi sesaat selain untuk kepentingan pekerja Indonesia," kata Dirut PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya ketika membuka Musyawarah Nasional V Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) di Surabaya, Kamis (23/5/2013).
Munas yang dihadiri 230 pengurus SPJ dari seluruh Kanwil dan Cabang Jamsostek se-Indonesia itu juga dihadiri Federasi Serikat Pekerja BUMN, serta sejumlah pengurus serikat pekerja lain sebagai peninjau seperti PT LEN, Jasa Tirta, Antam dll. Hadir juga Direktur Umum dan SDM Amri Yusuf dan Direktur Keuangan Herdi Trisanto yang sebelumnya dikenal aktivis dan bekas ketua umum SPJ periode sebelumnya.
"Seluruh manajemen (direksi) jamsostek saat ini adalah aktivis serikat pekerja, tapi karena prosedur tidak boleh seluruh direksi hadir dan harus ada yang di Jakarta, maka yang mewakili tiga direksi," kata Elvyn sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Ditambahkannya, manajemen sangat mengargai SPJ sebagai mitra dalam memajukan institusi dengan mendengarkan aspirasi dan masukan yang berguna memajukan profesionalisme Jamsostek.
Sekalipun begitu, Elvyn mengingatkan SPJ tidak hanya berhenti sebagai suatu forum organisasi, tapi terus menghirup perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan pada topik yang aktual yang memberi manfaat lebih besar bagi manfaat para pekerja.
"Nanti pada 1 januari 2014, jamsostek akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kompetitor kita tidak ada di dalam negeri, tapi bagaimana kita melakukan pengelolaan lebih baik dengan lembaga sejenis di luar negeri karena praktik pengelolaan kelas dunia," terangnya.[ans]
KOMENTAR ANDA