Panitia khusus (Pansus) kelistrikan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengingatkan manajemen PLN untuk tidak melakukan kebohongan publik terkait terjadinya pemadaman listrik di kawasan tersebut. Pasalnya, setiap terjadinya pemadaman, PLN selalu menyalahkan minimnya pasokan listrik dan keterlambatan sejumlah proyek pembangkit listrik di daerah tersebut, termasuk penyelesaian dan pengoperasian PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pangkalan Susu berkapasitas 2 x 200 mw di Kabupaten Langkat.
Permintaan itu ditegaskan Ketua Pansus Kelistrikan, Ajib Shah ketika memimpin rapat dengan segenap GM PT PLN di Sumut, Senin (15/7) di ruang Komisi D DPRD Sumut.
Menurut Ajib Shah, pihak meminta jaminan dari masing-masing GM (General Manager) PT PLN di Sumut terhadap penyelesaian dan pengoperasian PLTU Pangkalan Susu jangan molor lagi.
"Apa jaminan dari PLN, bulan Maret 2014, PLTU Pangkalan Susu sudah bisa dioperasionalkan? Sebab setiap terjadinya pemadaman selalu yang diandalkan salah satunya menunggu PLTU P Susu selesai. Pihak PLN jangan lagi melakukan pembohongan publik, tapi harus punya komitmen yang jelas," tandas Ajib.
Hadir dalam rapat segenap anggota pansus, diantaranya Analisman Zalukhu, Maratua Siregar, Guntur Manurung, Marahalim Harahap, Biller Pasaribu, H Yan Syahrin, Fadly Nurzal, Tahan M Panggabean, Brilian Moktar SE MM, Amsal Nasution, Restu K Sarumaha, Jamaluddin Hasibuan.
Pansus Kelistrikan DPRD Sumut mengingatkan, pihak PLN di Sumut agar memberikan data maupun masukan yang konkrit sebagai bahan pertimbangan bagi pansus kelistrikan, sehingga dapat diketahui kondisi energi listrik yang dimiliki Sumut.
Marahalim Harahap mengemukakan, pihak PLN khususnya pembangkit selalu menjadikan alasan beberapa proyek pembangkitan listrik yang terkendala masalah tanah dan izin, seperti PLTA Asahan III dan termasuk PLTU Pangkalan Susu.
"Padahal masalah proyek Asahan III jauh sebelumnya sudah diingatkan agar diselesaikan masalah izin pinjam pakai ke Menhut, tapi pihak GM menjamin sehingga dilakukan peletakan batu pertama. Nyatanya sampai kini proyek Asahan III masih terkendala. Ini sama saja pembohongan publik," ungkap Fadly Nurzal menimpali pernyataan Marahalim.
Dalam rapat itu, Brilian Moktar juga mengungkapkan persoalan lain, terkait pelayanan dan kinerja kelistrikan di Sumut yang dilakukan P2TL di lapangan tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan dan masalah data defisit daya di Sumut terjadi simpang siur, membuktikan seolah-olah antara GM PLN di Sumut tidak ada koordinasi.
Sementara GM PLN pembangkit, Didik Mardianto menyatakan kondisi PLTU Pangkalan Susu di lapangan saat ini sudah mencapai 90,73 persen. Proyek itu dikerjakan 3 kontraktor merupakan konsursium diantaranya PT GPEC dan Bagus Karya merupakan investasi dari PT PLN dan dijadualkan Maret 2014 sudah bisa mensuply 2X 200 mw. Hal ini tergantung bisa tidak jaringan 275 KV masuk untuk uji coba.
Diakui Didik, proyek PLTU Pangkalan Susu terkendala masalah tanah, sehingga pekerja tidak bisa masuk. Sedangkan masalah proyek PLTA Asahan III masih terkendala masalah izin pinjam pakai dari Menhut belum ada dan diperkirakan rata-rata 2-3 tahun baru bisa keluar izinnya, tapi sebelumnya harus ada izin prinsip agar bisa masuk kelokasi.
"Untuk proyek Sarulla saat ini sedang dalam proses penyelesaian kontrak dengan APP nama perusahaannya PT SOL gabungan dari PLN, Pertamina, Medco. Untuk PLTU Labuan Angin sudah beberapa program perbaikan dilakukan untuk percepatan dan kondisinya sekarang cukup optimal dibanding pembangkit yang ada," ujar Didik.
"Di sisi daya mampu kita dalam 1.315 MW ditambah dari Inalum 90MW, sehingga cukup memenuhi kebutuhan listrik atau real time, pemadaman bisa diminimalkan," tambah Didik. [ded]
KOMENTAR ANDA