ICW Buktikan Jokowi Lebih Peduli Pencitraan daripada Pekerjaan

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir sejumlah temuan yang membuktikan Gubernur DKI, Joko Widodo alias Jokowi selama ini lebih memperdulikan pencitraan.

Salahsatu yang disoroti adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal tersebut dinilai karena sikap Jokowi yang terlalu terburu-buru menjaga pencitraannya meskipun sistemnya belum siap.

Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar 50 hingga 100 ribu pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran dan data penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga parpol turut bermain dalam program KJP tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio meyakini 90 persen data yang diungkapkan ICW adalah benar adanya.

Menurut Agus, ICW tidak main-main mempublikasikan data karena pertanggungjawabannya kepada publik.

Agus pun mengungkapkan sebelum program KJP diluncurkan, dirinya menilai sistem KJP memang belum siap mengingat wilayah Jakarta yang jauh lebih luas dari Solo.

"Solo itu kan cuma sekecamatan Cilandak. Ketika program ini (KJP) dibawa ke Jakarta yang penduduknya 8-9 juta jiwa dan warga miskinnya 4,9 juta jiwa, itu menjadi ribet. Dana besar dan sistem mekanisme rumit. Sudah pasti tidak siap. Terburu-buru diluncurkan akhir tahun 2012 dengan menggunakan sisa anggaran. Hasil ICW itu benar adanya. KJP tidak tepat guna, Jokowi terbukti tidak berprestasi," tegas Agus seperti dilansir Rakyat Merdeka Online (rmol.co), Selasa (1/4/2014).

Agus menuturkan, program KJP tak bisa disebut prestasi Jokowi karena hal tersebut merupakan janji yang diumbarnya saat kampanye sebagai calon Gubernur DKI. Menurutnya Jokowi baru bisa dibilang berprestasi, jika mampu menjaga sistem KJP tetap lancar dan mengatasi masalah klasik di Jakarta seperti kemacetan.

"Menurut saya, kepala daerah kalau waktu kampanyenya janji free pendidikan dan kesehatan, itu bukan prestasi. Itu kewajiban dia. Yang digembar-gemborkan bukan itu. Tapi bagaimana supaya enggak macet, bagaimana supaya orang nyaman tinggal di Jakarta," demikian Agus. [ded|rmol]