Banyaknya aset negara yang dikuasai kelompok maupun perorangan di Kota Medan menunjukkan bahwa Pemko Medan masih lemah dalam mendata seluruh aset yang mereka miliki. Hal itu dibuktikan pada salah satu aset negara yang terletak di Jl.Negara Kec.Medan Area dalam bentuk lahan kosong. Dimana pada tahun 80-an, di jalan tersebut sempat dijadikan stasiun pemberhentian angkutan umum Desa Maju dan Bemo. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat sudah beralih menggunakan angkutan kota yang dianggap layak jalan dan tidak berbahaya jika dinaiki, yang menyebabkan kedua angkutan kota itu sekarang tinggal kenangan.
Kondisi stasiun di Jl.Negara kini telah beralih fungsi dari pemukiman warga hingga berdiri sejumlah usah masyarakat (karaoke dan rumah makan dan kios jahit). Akan tetapi, pemandangan itu sudah tak terlihat lagi, lantaran perusahaan property JM (inisial-red) telah menguasai lahan. Sehingga bangunan yang ada disana harus segara di rubuhkan. Kebenaran infomasi ini pun di amini salah seorang warga sekitar yang enggan di sebut namanya.
"Ia, dulunya di sini ada stasiun angkutan kota. Habis tu berubah jadi tempat karaoke, rumah makan dan lain-lain. Tapi karena yang punya lahan (anwar) sudah mengalihkan pada pengembang, makanya banyak bangunan di sini di rubuhkan," ungkapnya, seraya mengayakan dirinya pun tidak tahu kalau tanah itu milik Anwar, Jumat (12/12).
Menanggapi penyerobotan itu, Komisi A DPRD Medan yang di Ketuai Ratna Sitepu berjanji akan menindak lanjuti informasi tersebut. Karena menurutnya, pengalihan aset negara tidak bisa hanya sepihak, harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku di Kota Medan saat ini. "Kita akan menindak lanjuti informasi ini. Dalam waktu dekat kami akan tinjau lapangan dan selanjutnya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk mengetahui duduk perkaranya," ucap Ratna. [hta]
KOMENTAR ANDA