Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Medan Parlaungan Simangunsong dalam pemandangan umum terhadap Ranperda Lalulintas dan Angkutan Jalan Kota Medan, menyebutkan, semrawutnya lalulintas dan angkutan kota (angkot) di kota ini sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan terobosan cerdas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kepadatan lalulintas, merupakan hal yang wajar mengingat Kota Medan merupakan kota padat penduduk. Namun hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah kendaraan di Kota Medan.Ranperda tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan sangat dibutuhkan. Peraturan itu merupakan kebutuhan mendesak demi ketertiban dan kenyamanan para pengguna jalan. Begitupun, kesiapan Pemko Medan masih diragukan untuk pelaksanaan peraturan tersebut.
Keraguan itu di dasari atas kinerja Dinas Perhubungan dalam pengawasan dan pengendalian lalulintas masih belum maksimal.
"Karena pada tahun 2011 lalu baru kita bahas dan tetapkan Perda tentang retribusi pelayanan bidang perhubungan yang ternyata hingga saat ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya," kata Parlaungan dalam sidang, Senin (12/1/2015).
Peraturan yang dimaksud adalah soal perparkiran, pengujian kendaraan bermotor, terminal, dan izin trayek. Fakta di lapangan sejauh ini lalulintas dan angkutan jalan masih merupakan permasalahan kompleks.
"Kami melihat kinerja Dinas Perhubungan sangat lemah. Penataan lalulintas di Kota Medan masih coba-coba dan tidak memiliki konsep penyelesaian masalah yang jelas," katanya.
Sementara, Fraksi Golkar melalui Mulia Asri Rambe mengatakan kemacatan lalulintas disebabkan kesadaran pengguna jalan yang masih rendah. Kemudian parkir berlapis hingga memakan badan jalan.
"Banyaknya traffic light yang rusak dan angkutan umum yang kerap melanggar lalulintas juga merupakan penyebab kemacatan," sebut Bayek, sapaan akrab politisi Golkar ini.[rgu]
KOMENTAR ANDA