post image
KOMENTAR
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengaku pihaknya banyak menerima pengaduan tentang berbagai kekisruhan yang terjadi di Bank Sumut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipimpinnya berwenang mengintervensi perbankan jika terjadi kekisruhan dan kekacauan dalam pengelolaan manajemen serta semua hal yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan non bank.

Muliaman D Hadad didampingi Deputi Komisioner OJK Irwan Lubis ditemui secara khusus di lantai 9 gedung OJK Medan usai pelantikan ketua OJK regional 5 Medan, akhir pekan lalu.

"Banyak sekali pengaduan yang masuk dan saya tidak bisa jelaskan satu per satu, mulai dari kekosongan direksi sampai persoalan kinerja serta pengelolaan," kata Muliaman.

Karena begitu banyak persoalan di Bank Sumut dia berharap agar segera selesai.

"Kita ingin prosesnya mengacu pada aturan yang berlaku. Nah tadi saya sudah bertemu dengan beberapa pihak di sini dan intinya adalah agar segera selesai persoalan Bank Sumut ini," katanya.

Sebagaimana informasi yang terungkap saat Bank Sumut rapat dengar pendapat dengan Komisi  C DPRD Sumut pekan lalu, banyaknya persoalan yang melilit bank itu dan telah sampai kepada Komisioner OJK.

Diantaranya adalah perolehan laba sebelum pajak yang turun drastis -13,23 persen (year on year) dibanding 2013. Kemudian tabungan yang merupakan produk unggulan Bank Sumut nyaris tidak ada peningkatan dalam setahun atau hanya tumbuh 0,72 persen.

Lebih buruk lagi, penyaluran kredit sebagai sumber pendapatan bank sampai akhir tahun 2014 hanya tumbuh 6,14 persen dibanding tahun 2013 tumbuh 11,65 persen dan bahkan 2012 mencapai 28,94 persen. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) juga semakin memburuk yaitu mencapai 5,30 persen dibanding tahun lalu 3,83 persen. Pertumbuhan kredit dan rasio NPL tahun ini adalah yang terburuk dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Belum lagi kebijakan direksi yang semena-mena dan meresahkan karyawan seperti melakukan pencopotan jabatan dan PHK sepihak terhadap Pindiv SDM Bank Sumut Bahrein Siagian.

Ketika persoalan ini disampaikan kepada Irwan Lubis, dia mengaku bahwa akan ada evaluasi secara khusus terhadap kinerja manajemen bank milik pemerintah daerah itu.

Irwan mengatakan untuk NPL, OJK minta untuk menurunkannya. “Itu NPL gross nya sudah di atas lima persen. Kita ingin sekitar 3,5 persen saja,” tuturnya.

Kemudian tentang pencopotan Pindiv SDM Bahrein Siagian oleh direksi, menurutnya sudah masuk ke case yang berpotensi risiko operasional. “OJK akan panggil Direksi dan minta action plan karena itu sudah masuk ke risiko operasional. Harus ada supervisory untuk perbaikan. Saya sudah cek, pasti tingkat risiko operasional Bank Sumut tidak bagus. Ini risikonya tinggi karena pejabat SDM diperlakukan tidak adil. OJK minta manajemen untuk menindaklanjuti hal yang meresahkan itu,” ungkapnya.

Irwan mengatakan efek yang terjadi dari pencopotan Bahrein dan keresahan karyawan Bank Sumut adalah dropnya rating risiko operasional yang secara institusi mencerminkan performa manajemen patut dipertanyakan.

"Kita sebenarnya ingin bank ini dikelola baik. Ini lembaga kepercayaan, harus ada action. Kalau mereka tidak lakukan perbaikan, kita akan panggil pemegang saham, bila perlu kita minta pergantian pengurusnya (direksi). Pemegang saham harus tegas," katanya.

Terkait calon direksi Bank Sumut, dia mengatakan beberapa kali calon yang diajukan memang tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan integritas atau kompetensi.

"Ini sudah ada dua yang masuk dan sedang diproses," ujar Irwan.

Fit and proper test calon direksi Bank Sumut itu sudah dilakukan oleh tiga penguji, satu dari OJK dan dua dari pejabat bank yang ekspertis.

"Kalau mereka bilang lulus, ya kita luluskan," tuturnya.

Saat disinggung ada pihak yang menuding OJK ikut-ikutan bermain politik dalam menentukan proses direksi, Irwan membantahnya.

"Ah tidak ada itu. Saya mengurus 69 bank dengan asset Rp3.000 triliun lo. Masa gara-gara Bank Sumut saya dibeginiin," katanya.

Kemudian ketika ditanya informasi yang menyebutkan bahwa salah seorang calon direksi mendatangi rumah orang tua Irwan Lubis untuk meminta dukungan, lagi-lagi dibantahnya.

"Mana ada itu. Siapa direksi yang tahu rumah orang tua saya. Rumor itu. Coba, saya berani jamin tidak ada satu pun calon direksi yang tahu rumah orang tua saya," tuntasnya.[rgu]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi