Teten Bersihkan "Orang Luhut" dari Istana

Tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki Masduki mengganti sejumlah anggotanya yang berasal dari unsur Polri dan TNI dianggap menghina profesionalitas kedua lembaga tersebut.

Diketahui, sejumlah staf KSP dari unsur Polri dan TNI merupakan rekrutan Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salentinus menilai upaya membersihkan orang rekrutan Luhut di KSP dapat menggangu harmonisasi kerja tim di lingkaran Istana Kepresidenan. Petrus menduga ada motif politik di balik upaya bersih-bersih yang dilakukan Teten.

"Patut diduga punya motif politik yang berdampak pada harmonisasi kerja di lingkungan Istana Presiden, khususnya Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan," ujarnya kepada redaksi, Minggu (20/3).

Petrus menilai bersih-bersih orang Luhut di lingkungan KSP sengaja dilakukan Teten Masduki setelah Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alvin Lie mengungkapkan adanya pejabat kantor KSP berinisial AB melakukan maladministrasi.

Pengacara Peradi itu menyesalkan langkah Teten Masduki tanpa didahului klarifikasi ke AB menyangkut pungungkapan Komisioner ORI tersebut. Untuk itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo memberi catatan dan peringatan khusus kepada Teten atas tindakan yang tanpa alasan jelas memulangkan seluruh staf Deputi V dari unsur TNI dan Polri.

"Hal itu jelas membuktikan bahwa Teten Masduki gagal memanage Lembaga Staf Khusus Kantor Kepresidenan dan gagal membangun harmonisasi kerja tim di lingkaran Istana, terlebih tugas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat ke Istana soal buruknya pelayanan publik, yang seharusnya mendapatkan prioritas tinggi untuk diproses dan diselesaikan demi perbaikan pelayanan sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi," jelas Petrus.

Sebelumnya, Teten Masduki mengganti Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden, yang direkrut di masa kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, sebanyak dua Pati TNI (termasuk Deputi V), satu Pamen, dua Pamen Polri dan satu PNS. Sementara dua tenaga ahli dari Sipil juga masuk dalam radar untuk disingkirkan dari KSP.[rgu/rmol]