Gubernur Sumut: CPO Fund Untuk Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan lewat langkah yang lebih efektif yakni melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan.

Hal itu diungkapkan Tengku Erry Nuradi pada acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Hotel Santikan Dyandra, Jl Maulana Lubis Medan, Kamis (1/9/2016).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno SH, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriono, Ketua GAPKI Sumut Ir Setya Darma Sebayang, Direksi PTPN, APKASIDO, Direktur PPKS dan Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia.

"Kami juga mengharapkan dana pungutan sawit (CPO Fund) dapat dikembalikan kepada industri sawit lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan," ujar Erry.

Erry juga menyambut menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) oleh pemerintah untuk membantu pengembangan industri sawit, termasuk  di Sumut. Banyak jalan membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama pada sentra perkebunan rakyat  dan banyak pula hambatan ekspor akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan.

"Dengan dana Pemda yang terbatas, maka dengan keberadaan BPDPKS dapat membangun infrastruktur jalan yang akan menurunkan time handling, menurunkan biaya transportasi pengangkutan TBS," sebut Erry.

Erry menyatakan, BPDPKS diharapkan dapat membantu petani dan pelaku usaha sawit lainnya untuk memperoleh margin yang lebih baik dan tentunya akan meningkatkan perekonomian Sumut.

Selain itu, Erry juga bengharap BPDPKS juga dapat membantu pendanaan bagi para petani kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini sebagian sedang ataupun memasuki masa replanting. Persyaratan bantuan pendanaannya dipermudah.

"BPDPKS juga diharapkan tidak hanya melibatkan bank-bank nasional, tetapi juga bank daerah seperti Bank Sumut yang merupakan bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara untuk penyaluran bantuan kepada pekebun rakyat ataupun  kegiatan BPDPKS yang terkait dengan sawit di Sumatera Utara," harap Erry.[rgu]