Deputi KPK Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan mengatakan kerawanan korupsi di pemerintahan terletak pada pengadaan barang jasa, perizinan dan pelayanan publik. Hal ini disampaikannya usai acara Penandatanganan Komitmen Implementasi Pengendalian Gratifikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan.Menurutnya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah yang ditandai dengan tidak berjalanannya sistem pengawasan yang mereka buat.
"Ini terjadi karena aparat pengawas internal tidak efektif, sistem pengawasan tidak berjalan dengan baik serta peran masyarakat yang tidak terakomodir lewat sistem yang dibuat," katanya, Rabu (7/9).
Secara umum menurut Pahala, korupsi dalam hal pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa terjadi pada kota-kota besar. Sedangkan korupsi pada perizinan biasanya banyak terjadi pada pemerintah provinsi dan kabupaten yang memiliki sumber daya alam.
"Dengan adanya komitmen pencegahan ini, maka kita akan pantau komitmen yang mereka tandatangani," ujarnya.[rgu]
.jpg)
KOMENTAR ANDA