Jejaring mantan aktivis mahasiswa gerakan reformasi 1998 yang berhimpun dalam Jaringan '98 menilai banyak persoalan kebangsaan di tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun yang baru 2017. Beberapa di antaranya adalah persoalan korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang meningkat, serta ancaman invasi dan penetrasi asing dari kekuatan neokolonialisme (nekolim) neoliberalisme yang hendak menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui infiltrasi calon pemimpin boneka, serbuan tenaga kerja asing (TKA), impor pangan tak berkualitas, penyelundupan narkoba zat adiktif, budaya seks bebas dan sebagainya. "Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hendaknya selalu berjalan dalam garis Nawacita dan Trisakti sesuai janji Pilpres 2014 yang secara prinsip hendak mewujudkan NKRI yang mandiri berdaulat serta memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai mantan relawan Jokowi, banyak deviasi yang kami lihat di sana-sini, terutama dampak dari kebijakan para pembantu di Kabinet Kerja dan Istana Negara yang tak paham dan tak mau mewujudkan gagasan mulia dari Presiden Jokowi, mereka cenderung mengkhianati nilai-nilai luhur Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945," ujar Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba kepada media, Sabtu (31/12).
Menyambut 2017, Ricky berharap agar seluruh kekuatan prodemokrasi, kaum nasionalis dan TNI/ Polri merapatkan barisan melawan bahaya nyata invasi nekolim neoliberalisme dengan cara selalu mengingatkan pemerintah hingga ke berbagai pelosok daerah agar selalu jujur dan amanah dalam menjalankan tugas, seperti mendemo dan melaporkan setiap praktik korupsi APBN dan APBD serta kolusi nepotisme, mencegah dan menghabisi peredaran narkoba khususnya di generasi muda, serta meningkatkan semangat gotong royong sebagai kearifan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi dan individualisme yang bisa menyesatkan.
"Fokus kerja Pemerintahan Jokowi di 2017 sebaiknya di bidang ekonomi karena rakyat sangat menunggu kebijakan yang aplikatif, kreatif dan nasionalis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mulai memberdayakan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, tak melulu berkutat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil kerja yang bermanfaat untuk rakyat dan kerap kali hanya menjadi bancakan elite politik pemburu rente. Koperasi dapat menjadi tulang punggung dalam hal pembelian hasil tani, penyaluran modal kerja, redistribusi aset tanah tak tergarap serta sebagai petugas sosialisasi kebijakan pemerintah. Tapi harus didata dan diverifikasi benar-benar agar mayoritas koperasi fiktif tak dijadikan alat oleh para penguasa daerah yang korup manipulatif!" saran Ricky.[rgu]
KOMENTAR ANDA