Konstelasi politik menjelang Pemilu 2014 semakin memanas dan itu wajar-wajar saja. Partai politik akan melakukan berbagai cara demi mendapatkan dan memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.Namun hendaknya kondisi itu lantas melupakan kasus yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono dari segi politik dan hukum. Dalam kondisi ini Boediono akan semakin aman dan bahkan keterlibatannya dalam kasus BLBI dan Century tak akan tersentuh.
"Makanya harapan kita satu-satunya sekarang KPK, keterlibatan Boediono sudah sangat terang benderang, KPK jangan takut karena posisi Boediono sebagai wapres atau pejabat publik. Semua yang korup harus dihukum," tegas Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeirry Sumampow, kepada Rakyat Merdeka Online di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2013).
Ia meminta KPK jangan terhambat dengan pola pikir akan terjadi kekacauan dan ongkos yang mahal jika mantan Gubernur Bank Indonesia itu dijadikan tersangka. Pasalnya jika KPK mengharapkan hak menyatakan pendapat dari DPR ataupun desakan DPR ke KPK, maka pencekalan Boediono tidak akan pernah terlaksana sampai 2014.
Terlebih, masih lanjutnya, jelang 2014 ini, sudah barang tentu parpol melalui anggotanya di DPR tidak akan bisa berbuat banyak karena taruhannya anggaran dari APBN di DPR untuk dana parpol bisa jadi tidak keluar.
"Kalau terlalu gencar nanti kompensasinya enggak dapat anggaran di DPR. Lumayan banget APBN yang dialokasikan ke daerah, melalui hibah misalnya, untuk kampanye di dapil-dapil," lanjut Jeirry.
"Ini memang salah satu cara SBY untuk amankan posisi Boediono sampai akhir 2014, apalagi keterlibatannya dalam kasus Century," tandasnya lagi.
Jeirry menyimpulkan bahwa untuk bisa menghukum apa yang dilakukan Boediono, maka publik harus bersabar dan menunggu hingga perhelatan pemilu 2014 berakhir. Dengan kata lain, SBY dan Boediono sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. [rob]
KOMENTAR ANDA