Anggota DPD RI asal pemilihan Sumatera Utara, DR.H. Rahmat Shah merasa miris melihat mental dan moral pejabat saat ini. Sebagai kepala daerah mestinya memiliki amanah dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam workshop Mengawasi Sekaligus Menyemangati Birokrasi yang digelar USAID bekerjsama dengan Jawa Post Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang digelar 10-11 Juni di Hotel Aston Medan.
''Kita saat ini kurang contoh tauladan, tapi ini menjadi sebuah kejelekan, kalau sekarang menjadi pejabat biasa saja, tidak menjadi sebuah bencana,'' sindirnya di hadapan para peserta workshop.
Untuk itu, menurut Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Kebun Binatang se Indonesia (PKBSI) sepakat jika dilakukan audit dalam birokrasi.
''Saya lihat banyak staf di pemerintahan saat bekerja banyak main catur atau asik bermain BlackBery Massanger (BBM-an), DPD tidak pernah takut untuk mengkritisi hal itu. Data yang dihimpun oleh DPD RI, hampir tujuh puluh persen kepala daerah di Indonesia, bermasalah dengan hukum dan umumnya terkait masalah korupsi,''katanya.
Rahmat menambahkan, ada dua pemimpin yang tepat untuk dipilih yaitu, orang yang kaya, tetapi bukan untuk keluarga, kelompok dan partainya. Orang yang kaya dengan pemikiran yang baik dan berguna serta mau berkorban.
''Zaman sudah berubah, dan saat ini rakyat tidak bisa dibodoh-bodohi, ditakut-takuti, makanya hal-hal yang merugikan negara harus kita tindaklanjuti,''tambah dia.
Rahmat menilai sebagai pejabat banyak mendapat godaan. ''Maka bagi pejabat yang terbukti merugikan negara dan korupsi harus di hukum dengan jelas, tegas, pasti, dan benar serta merata penerapannya ”tambah dia yang menjadi pemrakasa pembangunan monumen nasional keadilan, di Medan.''
Tampil sebagai narasumber lain diantaranya Kepala BPKP, Prof.Dr.Mardiasmo,Ak, Ketua KY Dr.Suparman Marzuki,SH,MH, Stah Ahli MenPAN & RB, mewakili UKP4, Tara Hidayat, dan DPR RI, Yasona Laoly.[ans]
KOMENTAR ANDA