Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) Jawa Timur mendesak pemerintah memanggil duta besar Arab Saudi di Indonesia. Guna mengetahui standar keamanan kerja terkait robohnya mobile crane di Kompleks Masjidil Haram, Mekkah yang menewaskan puluhan jamaah calon haji.Koordinator JIAD Jawa Timur Aan Anshori mengatakan, pemerintah harus memanggil duta besar Arab Saudi di Indonesia untuk menjelaskan standar keamanan kerja yang diterapkan dalam proyek perluasan komplek Masjidil Haram.
"Misalnya, kenapa area renovasi di mana crane berada masih bisa diakses oleh jamaah haji tanpa perlengkapan pengaman khusus. Bukankah hal tersebut sangat berisiko bagi jamaah haji," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL.Co, Minggu (13/9).
Pemerintah, lanjut Aan, punya kewajiban penuh untuk melindungi warganya agar bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan nyaman. Untuk itu, JIAD berharap pemerintah dapat mendesak Arab Saudi agar memperbaiki sistem pengamanan konstruksi proyek perluasan Masjidil Haram.
"Pemerintah Arab Saudi juga perlu melakukan audit investigatif bersama negara-negara asal jamaah haji yang menjadi korban untuk menemukan penanggung jawab terjadinya peristiwa tersebut," bebernya.
Ditambahkan Aan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan moratorium haji untuk tahun depan, apabila tidak ada respons serius terkait dengan insiden tersebut dari otoritas Arab Saudi. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA