Langkanya gas tabung 3 kilogram di kota Binjai, ditampik oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Masyarakat (Humas) Pemko Binjai Hendrik Tambunan. Dia justru meminta masyarakat, agar tidak terpengaruh isu negatif itu, serta melaporkan ke pihak kepolisian maupun instansi pemerintah terkait, jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran mekanisme dan proses distribusi elpiji bersubsidi."Tadi siang, kita bersama Pertamina sudah cek langsung ke agen dan beberapa pangkalan. Hasilnya, ketersediaan elpiji bersubsidi di Kota Binjai masih mencukupi. Jadi tidak benar ada kelangkaan," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (5/10) sore.
Meskipun demikian, Hendrik mengaku menemukan adanya indikasi penimbunan elpiji bersubsidi oleh masyarakat, saat inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 14-207-151, Jalan Letjen Djamin Ginting, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan.
"Saat sidak di SPBU Rambung, memang ada kita temukan masyarakat yang terindikasi melakukan penimbunan, dengan modus membeli elpiji bersubsidi mengatasnamakan orang lain," jelasnya
"Namun hal tersebut dapat diantisipasi. Sebab petugas dari Kepolisian Sektor Binjai Selatan langsung mengamankan orang tersebut, untuk selanjutnya diberikan peringatan," imbuh Hendrik.
Sebelumnya, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota (Kabag Ekonomi Setdako) Binjai, Ilham, kepada wartawan, menyatakan, kuota elpiji bersubsidi untuk Kota Binjai di tahun 2016 bertambah sebesar 9,5 persen.
Pasalnya, kouta elpiji bersubsidi yang diditribusikan PT Pertamina (Persero) untuk kebutuhan Kota Binjai di tahun 2016, mencapai 2.501.254 tabung. Sedangkan di tahun 2015 lalu, hanya mencapai 2.290.333 tabung.
"Jika dilihat dari data, maka kuota elpiji bersubsidi untuk Kota Binjai masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2016. Sebab hingga September ini, elpiji beraubsidi yang sudah didistribusikan baru sebanyak 1.990.800 tabung," jelasnya.
Hanya saja Ilham menganggap, kesulitan masyarakat dalam mendapatkan epliji bersubsidi, diduga akibat kebijakan pengurangan kuota sebesar 20 persen di tingkat pangkalan, yang menyebabkan proses distribusi dari agen menjadi semrawut.
"Perlu pula digaris bawahi. Kebijakan pengurangan kuota di tingkat pangkalan itu, semata-mata dilakukan demi menjamin pemerataan distribusi elpiji bersubsidi di masing-masing wilayah. Bukannya pengurangan kuota secara keseluruhan," jelasnya.
Meskipun demikian, Ilham mengakui pihaknya akan terus melakukan pemantauan proses distribusi elpiji bersubsidi, dengan melibatkan camat, lurah, dan pihak kepolisian. Sehingga proses distribusi elpiji bersubsidi bisa tepat sasaran.
"Saya berharap, masyarakat bisa memahami kondisi ini. Kalaupun ada keterlambatan distribusi ke pengkalan, itu wajar. Sebab kami sudah berupaya optimal, terutama dalam mengawasi dan menjamin distribusi elpiji bersubsidi bisa merata," tukasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA