Ratusan buruh outsourching PLN Sumatera Utara yang terdiri dari Serkat Pekerja Pembaca Meter Listrik Sumatera Utara (SP2MLSU), Serikat Pekerja Pembangkit Listrik Sumatera Utara (SP KITLIS-SU), Serikat Pekerja Logam elektronik dan Mesin SPSI (SP LEM SPSI), berunjuk rasa ke Kantor DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (15/11). Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda 4 mereka mendatangi kantor dewan meminta agar DPRD Sumut turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan antara mereka dengan pihak PLN.Para pengunjuk rasa mengaku keberatan dengan beban membaca sekitar 5.800 meteran pelanggan.
"Peningkatan jumlah beban pencatatan meteran ini mengakibatkan terjadinya pengurangan pekerja hingga 65%," kata mereka.
Atas kondisi ini mereka meminta beberapa hal yakni agar PT PLN Persero Sumut membuka kontrak kerja dengan pihak Vendor tempat para pekerja bernaung. Hal ini menurut mereka perlu untuk azas transparansi, agar pekerja mengetahui kebijakan yang diberikan oleh PT PLN terhadap perusahaan mereka.
Dalam aksi ini, perwakilan dari buruh diterima oleh anggota komisi E DPRD Sumut yang dipimpin oleh Ketua Komisi E Syamsul Qodri Marpaung dan anggota DPRD lainnya Janter Sirait di Aula DPRD Sumut. DPRD Sumut juga menghadirkan beberapa petinggi PLN Sumut seperti Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan Jadima Purba.
DPRD Sumut merekomendasikan agar antara PLN menata kembali pengaturan kontrak dengan seluruh vendor dengan melibatkan pihak pekerja. Hal ini menurut dewan akan membuat hubungan kerja mereka dapat berjalan dengan baik. usai diterima, perwakilan buruh tersebut dan para pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 13.00 WIB.[rgu]
KOMENTAR ANDA